7 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli –
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka
sendiri sesuai dengan undang-undang. Secara harfiah, berasal dari
otonomi daerah dan otonomi daerah.
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal
dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan
untuk mengatur diri sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara wilayah kesatuan masyarakat
yang memiliki batas-batas.
Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah selain
berdasarkan acuan hukum, serta implementasi tuntutan globalisasi yang
harus diberdayakan dengan memberikan otoritas lokal yang lebih luas,
lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama di set, memanfaatkan dan
menggali sumber-sumber potensi di daerah masing-masing.
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
1. Menurut F. Sugeng Istianto
Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah adalah kebebasan atau
kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas
atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Menurut Syarif Saleh
Otonomi daerah adalah hak mengatur dan
memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang
diperoleh dari pemerintah pusat.
4. Menurut Benyamin Hoesein
Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh
dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal
berada di luar pemerintah pusat.
5. Menurut Philip Mahwood
Otonomi daerah adalah suatu pemerintah
daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah
dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan
sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.
6. Menurut Mariun
Otonomi daerah adalah kebebasan
(kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan
mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi
daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat.
7. Menurut Vincent Lemius
Otonomi daerah adalah kebebasan
(kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun
administasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Di dalam
otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang
menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan
kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”
Dasar hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan
titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah
dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah.
Otonomi daerah di Indonesia yang
diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi
dengan perkembangan negara, ketatanegaraan, dan menuntut pelaksanaan
otonomi daerahsehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai saat ini telah mengalami
beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia diubah Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Ini adalah kesempatan yang sangat baik
bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan
kewenangan yang dimiliki daerah. Maju atau tidak suatu daerah
ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan bahwa
pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan mengekspresikan
diri dalam rangka membangun daerah, tentu saja, tanpa melanggar
ketentuan perundang-undangan.
Tujuan otonomi daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- Mendorong pemberdayaaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
- Pemerintahan Daerah
- Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pengertian Demokrasi
- Pengertian Politik
- Pengertian HAM
- Pengertian Budaya Politik
Terima kasih Atas Kunjungannya
Jangan Lupa mampir lagi...
Silahkan Kunjungi di bawah ini ...
Mimin yakin Bisa Menambah pengetahuan kamu
Pilih Aja, Tinggal Klik di bawah ini:g:....
0 komentar:
Posting Komentar